Terkait pelanggaran HAM yang Semakin meningkat di West Papua, menanggapi Desakan bangsa Papua di Timur pulau New Guinea.
PNG – Setelah puluhan tahun mempertahankan sikap yang relatif netral, Pemerintah Papua New Guinea akhirnya akan membuat representasi yang kuat ke Indonesia untuk meningkatkan kekhawatiran atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer Indonesia di West Papua.
 |
| Prima Minister Hon. Peter O'Niell |
Perdana Menteri Peter O’Neill mengatakan dalam sebuah wawancara dengan EMTV Jumat malam bahwa “Departemen Luar Negeri akan memberikan nota diplomatik untuk mengungkapkan keprihatinan warga Papua New Nugini kepada pemerintah Indonesia.
Tanggapan muncul beberapa hari setelah perwakilan lebih dari 4000 wanita dari Lutheran meminta Peter O’Neill untuk melihat lebih jauh kesulitan yang dihadapi oleh orang West Papua.
Daya tarik publik untuk perhatian pemerintah terhadap penyebab masalah pelanggaran HAM di West Papua, menurut perwakilan Perempuan Lutheran Rose Muingepe yang menghadiri sebuah konferensi di Mumeng luar Kota Lae.
“Kami meminta kepada pemerintah untuk menaikkan masalah penderitaan rakyat West Papua di meja parlemen. Kita tahu bahwa wanita sedang diperkosa, laki-laki yang disiksa dan kami ingin pemerintah kita untuk memperhatikan masalah ini. ” Jumat malam, Perdana Menteri O’Neill, mengatakan bahwa nota diplomatik akan diteruskan kepada pemerintah Indonesia melalui kedutaan PNG Jakarta.
“Kita perlu menghormati konvensi internasional yang dibuat dalam organisasi seperti PBB. Kita juga perlu menghormati bahwa Indonesia adalah bagian dari organisasi-organisasi dimaksud.
“Melalui konvensi-konvensi tersebut kami akan memberikan nota diplomatik terkait meningkatnya keprihatinan warga kami selama beberapa laporan yang kami dapatkan dari West Papua terkait pelanggaran hak asasi manusia.”
Ini adalah pertama kalinya, dalam beberapa tahun, bahwa Perdana Menteri Papua Nugini Hon Peter O’Niel telah mengakui pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Perdana Menteri Peter O’Neill juga akan membawa masalah West Papua menjadi perhatian Presiden Indonesia dalam konferensi demokrasi mendatang di Bali akhir tahun ini.
Hal tersebut diatas, melalui Kantor Free West Papua Campaign di Port Moresby ibu kota PNG membenarkan bahwa ada sejumlah ibu-ibu yang menyelenggarakan Konverensi, dalam konverensi tersebut mendesak kepada Pemerintah PNG agar masalah West Papua dapat di agendakan dalam Parlemen untuk di bahas, Pemerintah PNG-pun telah meresponnya dengan baik.
Sumber: http://papuapost.com
